PERBUP LOTIM NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BUPATI LOMBOK TIMUR

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR

 NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

TATA KERJA, PERSYARATAN,  SERTA TATA CARA

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang	:	bahwa dalam rangka efektifnya pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Lombok Timur serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Lombok Timur;
Mengingat	:	1.   Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2.   Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa  Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3.   Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4.   Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 5.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6.   Peraturan  Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996  tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658); 7.   Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8.   Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9.   Peraturan  Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007  tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10.  Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1); 11.  Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA,  PERSYARATAN, SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

                    

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.     Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.

2.     Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3.     Bupati adalah Bupati Lombok Timur.

4.     Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

5.     Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

6.     Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Derah.

7.     Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

8.     Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai serta berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

9.     Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesbilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

10. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

11. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

12. Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Lombok Timur adalah Lembaga swasta dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata.

13. Unsur Penentu Kebijakan adalah  penentu yang merumuskan dan menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Badan Promosi Pariwisata Daerah.

14. Unsur Pelaksana adalah pelaksana kebijakan yang menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah yang selanjunya disebut Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur.

16. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Lombok Timur terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu Unsur Penentu Kebijakan dan Unsur Pelaksana.

Pasal 3

(1)    Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas: 

a.    wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang; 

b.   wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;  

c.    wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan 

d.   pakar/akademisi 2 (dua) orang.

(2)    Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

(3)    Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin  oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

(4)    Bagan struktur organisasi Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata daerah tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membentuk Unsur Pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

 Pasal 5

(1)    Unsur Pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif dengan dibantu oleh beberapa Direktur sesuai dengan kebutuhan.  

(2)    Unsur Pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja. 

(3)    Masa kerja Unsur Pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga)  tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya. 

(4)    Bagan struktur organisasi Unsur Pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5)    Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)  diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 6

Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:

a.     menyusun dan menetapkan kebijakan strategis dalam rangka meningkatkan citra kepariwisataan daerah;

b.     menyusun dan menetapkan kebijakan strategis dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;

c.     menyusun dan menetapkan kebijakan strategis dalam meningkatkan kunjungan wisatawan Nusantara dan pembelanjaan;

d.     menyusun dan menetapkan kebijakan strategis dalam menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

e.     menyusun dan menetapkan kebijakan strategis terhadap kemungkinan melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwista.

Pasal 7

Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah  mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.    menyusun dan menetapkan kebijakan strategis sebagai koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan

b.   menyusun dan menetapkan kebijakan strategis sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah dalam mempromosikan pariwisata Kabupaten Lombok Timur di mata dunia.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Lombok Timur berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait, dan stakeholder dibidang pariwisata di Kabupaten Lombok Timur.

Pasal 9

(1)  Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Badan Promosi Pariwisata Daerah dilakukan oleh Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kepariwisataan.

(2)  Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, program kerja dan kegiatan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 10

(1)   Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

(2)   Laporan sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.  laporan kinerja secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b.  laporan keuangan yang sudah diaudit setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(3)   Badan Promosi Pariwisata Daerah berkewajiban memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(4)    Badan Promosi Pariwisata Daerah berkewajiban menyelenggarakan rapat koordinasi paling kurang 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan.

BAB IV

PERSYARATAN

                                                     Pasal 11

Persyaratan untuk menjadi anggota unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah yaitu:

a.    warga negara Indonesia;

b.   sehat jasmani dan rohani;

c.    berdomisili di wilayah Lombok Timur;

d.   memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dan peraturan lainnya di bidang kepariwisataan;

e.    memiliki kecakapan dalam pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang kepariwisataan;

f.     dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan

g.    menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota Badan Promosi Pariwisata Daerah.

BAB V

PENGANGKATAN

Pasal 12

Perwakilan dari Asosiasi yang duduk dalam keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diusulkan kepada Kepala Dinas oleh ketua masing-masing Asosiasi.

Pasal 13

Pengusulan keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dilakukan oleh Kepala Dinas kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

                                                          BAB VI

PEMBERHENTIAN

Pasal 14

(1)    Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah berhenti karena:

a.      meninggal dunia;

b.     mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakili;

c.      tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi;

d.     tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan

e.      berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

(2)      Usulan pemberhentian keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas oleh Asosiasi yang terkait berdasarkan musyawarah paling lama 45 (empat puluh lima) hari.

(3)      Bupati wajib memproses pemberhentian anggota Unsur Penentu Kebijakan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak Asosiasi menyampaikan usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti unsur penentu kebijakan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 15

(1)   Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari :

a.  pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat

b.  sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)  Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)  Pengelolaan dana yang bersumber dari  non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

	Ditetapkan di Selong pada tanggal  12 januari 2013     BUPATI LOMBOK TIMUR, Ttd M. SUKIMAN AZMY
Diundangkan di Selong pada tanggal 12 Januari 2013        SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR, Ttd USMAN MUHSAN
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 3

LAMPIRAN I        

PERATURAN  BUPATI LOMBOK TIMUR

                       NOMOR 3 TAHUN 2013

                       TENTANG

TATA KERJA, PERSYARATAN,  SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

STRUKTUR ORGANISASI UNSUR PENENTU KEBIJAKAN

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH LOMBOK TIMUR

			KETUA
		WAKIL KETUA
							BUPATI LOMBOK TIMUR Ttd M. SUKIMAN AZMY

 

LAMPIRAN II       

PERATURAN  BUPATI LOMBOK TIMUR

                       NOMOR 3 TAHUN 2013

                       TENTANG

TATA KERJA, PERSYARATAN,  SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

STRUKTUR ORGANISASI UNSUR PELAKSANA

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH LOMBOK TIMUR

		BUPATI LOMBOK TIMUR Ttd M. SUKIMAN AZMY